Rabu, 19 Mei 2010

Menghitung Kembali Peran Gerakan Mahasiswa


DINAMIKA pergerakan mahasiswa memang selalu menarik untuk kita bahas dan kita diskusikan. Mengapa? Karena kemerdekaan Indonesia dari penjajahan tidak lepas dari perjuangan mahasiswa pula. 20 Mei 1908 merupakan kelahiran organisasi pemuda dan mahasiswa bernama Boedi Oetomo. Gerakan tersebut turut membidani kemerdekaan Indonesia. Organisasi tersebut mempelopori kelahiran-kelahiran organisasi  kepemudaan berikutnya.

Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) merupakan organisasi mahasiswa pertama. Mereka menyatakan organisasi ini independen terhadap partai Islam dan organisasi keagamaan besar Islam seperti NU dan Muhammadiyah. Sebagai organisasi mahasiswa, HMI tidak bercorak politik melainkan suatu organisasi kader yang bersifat intelektual, walaupun dalam perang kemerdekaan, banyak diantara anggotanya, seperti Ahmad Tirtosudiro, melibatkan diri dalam perjuangan bersenjata.

Berkembangnya organisasi dan gerakan mahasiswa baru terus terjadi, ketika telah terbentuk basis sosial yang cukup luas. Setelah HMI, muncul organisasi-organisasi mahasiswa ekstra kampus yang mengikuti pola ideologis, seperti Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), yang berpaham nasionalisme Consentrasi Gerakan Mahasiswa Indonesia (SGMI) yang berhaluan komunis, Perkumpulan Mahasiswa Muslimin Indonesia (PMII), Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Perkumpulan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI), Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), Gerakan Mahasiswa Sosialis (GMSOS), dan terakhir Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) yang lahir pada era reformasi tahun 1998.


Apa sesungguhnya peran Mahasiswa? Jack Newfield, pada waktu membahas fenomena gerakan mahasiswa ’60-an, menyebut kelompok minoritas mahasiswa tersebut sebagai kelompok ”a prophetic minority”. Mahasiswa adalah kelompok minoritas dalam masyarakat bangsa. Bahkan para aktivis yang disebut kaum radikal baru itu hanyalah minoritas juga dalam populasi mahasiswa. Tetapi mereka memainkan peranan yang profetik. Mereka melihat jauh ke depan dan memikirkan apa yang tidak atau dipikirkan masyarakat umumnya. Dalam visi mereka, nampak suatu kesalahan mendasar dalam masyarakat dan mereka menginginkan sebuah perubahan.


Jika kita melihat keadaan gerakan mahasiswa saat ini sudah kehilangan pamor. Ditambah kondisi sebagian besar mahasiswa yang berfikir mengenai kesempatan kerja mereka sendiri dimasa depan yang tidak mudah diperoleh dan mungkin juga tidak menentu. Menghadapi masalah ini, mereka berfikir pragmatis dan berfikir a-politis. Apabila mereka berfikir pragmatis, maka mereka enggan melakukan kegiatan intelektual atau aksi sosial, baik didalam, apalagi diluar kampus.


Kondisi gerakan mahasiswa saat ini sudah diprediksi jauh-jauh hari oleh Denny JA. Dalam bukunya “Gerakan Mahasiswa dan Politik Kaum Muda era 80-an”, bahwa gerakan mahasiswa akan berakhir ketika sistem politik dalam negeri dibuat semakin terlembaga dengan mekanisme kontrol yang berjalan dengan baik. Kontrol tersebut dilakukan baik melalui kontrol internal oleh sesama lembaga resmi, maupun kontrol eksternal oleh berbagai kekuatan masyarakat seperti pers.


Dalam sistem yang terlembaga di atas, gerakan mahasiswa niscaya kehilangan konteksnya. Jika konteks itu hilang, sekeras apapun doktrin politik yang dilakukan untuk membangkitkan gerakan mahasiswa, gerakan mahasiwa pun hanya akan mengambang.Fungsi kritik sosial sudah diambil oleh DPR, Pers, LSM-LSM yang memonitor kinerja pemerintah seperti: Indonesian Corruption Watch (ICW), Koalisi Anti Utang (KAU) dll.Lalu peran apa yang harus diambil ketika gerakan mahasiswa tidak lagi menjadi penentu?


Rekonstruksi Gagasan Reformasi


Menyadari peralihan kekuasaan dari Soeharto kepada Habibie menandai dimulainya masa transisi menuju demokrasi, dan sepanjang proses itu harus ada kejelasan agenda reformasi dan indikator pencapaiannya, Gerakan mahasiswa kemudai merumuskan visi reformasi. Visi reformasi ini merupakan kondisi-kondisi ideal yang ingin diperjuangkan mahasiswa untuk dilaksanakan oleh pemerintahan yang berkuasa. Pada saat yang sama visi ini menjadi indikator kritis untuk menilai apakah proses reformasi telah berjalan efektif atau tidak.


Setelah dirumuskan, indikator-indikator utama itu kemudian diberi nama Enam Visi Reformasi, karena berisi enam poin pandangan gerakan mahasiswa era Reformasi tentang kondisi yang harus dicapai dalam proses reformasi berlangsung. Keenam visi reformasi itu adalah:


Pertama, Penegakkan supremasi hukum, dengan tuntutan pengadilan terhadap mantan Presiden Soeharto dan Pertanggungjawaban Golkar. Kedua, Pemberantasan budaya KKN, dengan menciptakan pemerintahan yang bersih dan menuntut pengembalian harta negara yang dikorupsi oleh mantan Presiden Soeharto dan kroni-kroninya. Ketiga, Amandemen UUD 1945, dengan fokus penciptaan sistem bernegara yang demokratis dan bertanggungjawab. Keempat, Pencabutan Dwi Fungsi ABRI, diantaranya dengan mencabut keberadaan anggota ABRI yang diangkat di DPR/MPR dan keberadaan militer aktif di birokrasi pemerintahan. Kelima, Otonomi Daerah yang seluas-luasnya, yang akan menjamin pemerataan proses pembangunan dan kesejahteraan rakyat secara adil. Keenam, Penegakan budaya demokrasi yang rasional dan egaliter, yang jauh dari budaya paternalistik dan berbagai sentimen primordial.


Dari keenam Visi Reformasi nampaknya perlu kita evalusi satu-persatu apakah keenam visi diatas sudah dilaksanakan oleh pemerintahan
SBY-Boediono saat ini.

Pertama, mengenai penegakan supremasi hukum kita maknai sebagai penegakan hukum dalam arti luas, bagaimana pemerintah menghormati ketentuan-ketentuan hukum yang ada dalam praktik penyelenggaraan negara. Kita melihat bagaimana SBY tidak tegas terhadap mantan penguasa Orba, Soeharto yang akhirnya wafat tanpa dieksekusi sedikitpun bahkan oleh Negara akan diberi gelar sebagai Pahlawan. Pemutus pemberian release dan discharge kepada pengemplang dana BLBI, Mantan Presiden Ibu Megawati juga dibiarkan saja oleh SBY bahkan saat ini kasus BLBI tidak jelas arah penyelesainnya.


Kedua, pemberantasan budaya KKN dalam pemerintahan masih belum berjalan efektif. Meskipun sudah ada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), namun belakangan ini lembaga ini dikerdilkan oleh pihak-pihak yang korup. Ketua KPK bahkan ditahan oleh pihak Kepolisian karena tuduhan pembunuhan dan cinta segitiga. Kita juga melihat dengan jelas persidangan besan SBY, Aulia Pohan terkesan bertele-tele yang telah didakwa bersalah dalam kasus penyaluran dana BI ke angota-anggota DPR. Bahkan Mantan Gubernur Bank Indonesia, Miranda Goeltom tidak tersentuh sama sekali.


Ketiga, Amandemen UUD 1945 selama era reformasi telah dilakukan empat kali perubahan UUD 1945. Meskipun telah dilakukan perubahan ‘mendasar’ terhadap beberapa struktur ketatanegaraan, amandemen yang dilakukan masih jauh dari upaya menciptakan mekanisme checks and balances dalam penyelenggaraan negara. Bahkan kalau mau jujur, hasil perubahan UUD 1945 sangat bias kepentingan partai politik dan kepentingan politik DPR.


Keempat, pencabutan Dwi Fungsi ABRI sudah dilakukan. Saat ini bahkan dilakukan pemisahan institusi TNI dan Polri. Setelah Polri memisahkan diri dari bayang-bayang TNI, lembaga ini cukup moncer dalam melakukan banyak penyidikan. Namun sayang usaha keras dari Polri kadang pupus oleh pihak Kejaksaan yang masih korup. Banyak terdakwa kasus bersalah dilepaskan oleh pihak Kejaksaan. Kita lihat pelaku pelanggaran HAM, Muchdi PR dilepaskan saja oleh pihak Kejaksaan.


Kelima, penerapan Otonomi Daerah (Otda) yang seluas-luasnya dewasa ini sudah dilaksanakan. Namun justru banyak kendala yang kita rasakan dalam penerapan Otda ini. Semisal biaya pendidikan perguruan tinggi yang semakin mahal pasca penerapan otonomi daerah. Munculnya Raja-raja kecil daerah yang sulit dikendalikan oleh Pemerintahan Pusat. Bahkan saat ini ada upaya bahkan untuk mengembalikan hubungan pusat dan daerah menjadi hubungan yang sentralistik seperti dahulu karena perkembangan politik yang terjadi di daerah semakin sulit dikontrol. Artinya visi yang kelima ini memang perlu kita evaluasi kembali.


Keenam, penegakan demokrasi yang egaliter masih jauh dari harapan kita. Penerapan UU ITE bahkan menggangu kita sebagai manusia yang hidup dalam alam demokrasi. Hasil Penyelenggaraan Pemilu juga sangat buruk oleh pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU), dll. Dari evaluasi keenam visi ini, saya menyakini bahwa masih ada peluang bagi mahasiswa untuk menghidupkan kembali semangat reformasi bahkan merekonstruksinya kembali visi-visi yang tidak relevan pada kehidupan berpolitik saat ini.


Nilai Perjuangan Gerakan Mahasiswa


Generasi muda mahasiswa saat ini menghadapi dua tantangan besar. Pertama, menghadapi implikasi proses globalisasi ekonomi, politik dan kultural yang berasal dari negara-negara industri maju. Dengan kata lain, generasi muda mahasiswa harus mampu membawa bangsanya ke dalam proses integrasi masyarakat internasional. Ini menyangkut kemampuan bangsa Indonesia secara teknis profesional dalam berkompetisi dengan bangsa-bangsa lain, terutama dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Kedua, adalah tantangan yang menyangkut proses demokratisasi, dari segi ekonomi, sosio-kultural dan politis. Tantangan terakhir ini tidak hanya merupakan masalah etis-politis, tetapi juga teknis profesional.


Dawam Rahardjo berpesan dalam kata pengantarnya dibuku Denny JA. “Gerakan Mahasiswa dan Politik Kaum Muda era 80-an”, ada beberapa alternatif peran para lulusan mahasiswa. Pertama, adalah memasuki birokrasi pemerintahan yang pada masa mendatang akan tetap berkembang, baik kualitatif maupun kuantitatif, terutama dalam memperkuat birokrasi pemerintahan Daerah. Peranan profetik generasi muda mahasiswa adalah, bagaimana menciptakan sebuah birokrasi yang bersih dan berorientasi pada rakyat kecil serta humanistis.


Kedua, terjun ke dalam tehnostruktur korporasi besar yang menjanjikan karier sebagai manager dan golongan profesional. Disini, peran mahasiswa bisa bersifat profetik, yakni dalam menjelmakan suatu revolusi manajerial, dimana kaum manager dan profesional mengambil-alih tampuk pimpinan korporasi besar dari para pemilik modal dan mengembangkan di dalamnya kultur korporasi yang memiliki tanggung jawab sosial.


Ketiga, adalah terjun ke dalam masyarakat di luar birokrasi dan tehnostruktur. Mereka memimpin masyarakat atau menjadi wiraswasta yang inovatif, yang mengembangkan kemampuan produktif dan menciptakan lapangan pekerjaan baru. Dewasa ini pemikiran ke arah tiga perspektif tersebut diatas sudah ada ditangan ”generasi Wahidin”. Generasi muda Mahasiswa mungkin hanya bisa merasakan persoalan-persoalan dan tantangan-tantangan itu dan mungkin pula hanya mendapatkan gambaran yang kabur mengenai bagaimana pemecahannya. Sementara itu generasi senior yang sudah berfikir dan bahkan bertindak dan merintis, mungkin merasakan hambatan-hambatan yang bersifat struktural dan kompleks. Mereka merasa tidak mampu untuk melakukan dobrakan.


Generasi senior mungkin mengharapkan dari generasi muda lahirnya Sutomo baru yang berwibawa, Soekarno baru yang komunikatif, Suwardi dan Tjipto baru yang berani bertindak. Apakah generasi muda ini akan lahir sebelum abad 21 ini atau menanti genap satu abad Kebangkitan Nasional yang pertama? Wallahua’lam


Edo Segara, SE.

Aktivis Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Pusat Periode 2009-2010

Senin, 17 Mei 2010

Tambah Produktif Berkat Menikah


"Setelah menikah, produktivitas bisa naik atau turun. Kuncinya komunikasi di antara pasangan."

SEMBILAN bulan lalu, Edo Segara memutuskan keluar dari pekerjaannya sebagai account officer di salah satu bank di Yogyakarta. Keputusan itu diambil karena ia ingin memiliki lebih banyak waktu menemani istrinya yang sedang hamil. Tapi bukan berarti dia berhenti mencari penghasilan. "Saya merintis usaha mandiri," katanya kepada Tempo melalui telepon. 

Edo, yang telah bekerja dua tahun di bank tersebut, bukan termasuk karyawan yang menurun produktivitasnya. Justru, setelah menikah, dia makin bersemangat mendapatkan bonus setiap bulan di luar gaji tetapnya. Alasannya, "Kebutuhan setelah menikah bertambah banyak," ujarnya. Konsekuensinya, dia lebih banyak menghabiskan waktu untuk urusan pekerjaan. Kondisi ini diprotes oleh istrinya. "Saya pada posisi dilema," kata dia. 

Psikolog dari Universitas Indonesia, Yudiana Eka Sari, mengatakan, setelah menikah, karyawan kerap mengalami dilema seperti Edo. Tapi dilema lebih banyak dialami perempuan dibanding laki-laki. Secara alami, kata Yudiana, perempuan lebih menginginkan mengurus suami dibanding memikirkan pekerjaan. "Sifat care-nya lebih besar," katanya. Tapi tetap berkarier atau berhenti bekerja merupakan pilihan. 

Jika memilih tetap bekerja, karyawan perlu berkomitmen akan pekerjaannya. Yudiana menampik jika menikah dijadikan dalih menurunnya produktivitas. "Tidak harus seperti itu," ujarnya. 

Pernyataan serupa dikatakan oleh karyawan personalia perusahaan pupuk nasional Lani Sukma Imtihani. Di tempatnya bekerja, karyawan yang menikah tetap menunjukkan kinerja yang baik. 

Memang beberapa kondisi menunjukkan ketidakdisiplinan karyawan yang baru menikah, misalkan sering molor saat jam istirahat. "Beberapa karyawan pulang menemui keluarganya," ujar Lani. Fenomena ini, menurut Yudiana, lebih berhubungan dengan kedisiplinan saat bekerja. "Ini soal komitmen," katanya. 

Membagi waktu untuk pekerjaan atau keluarga, kata Yudiana, bisa diantisipasi dengan komunikasi yang efektif di antara suami dan istri. "Ajak pasangan berdiskusi," katanya. Yudiana justru menilai menikah seharusnya membuat karyawan lebih bersemangat. Baik perempuan maupun laki-laki masih bisa berprestasi dalam karier jika saling mendukung. 

Saat menghadapi persoalan kantor, seorang suami atau istri bisa bertukar pendapat dengan pasangan. Kegagalan komunikasi di antara pasangan bisa berpengaruh buruk terhadap kinerja di kantor. Hal ini dialami seorang staf creative design perusahaan periklanan, Arya Kumbara, yang baru menikah tahun lalu. 

Menurut Iskandar Setionegoro dari Principal Consultant IM Consulting, membawa urusan pribadi ke kantor--atau sebaliknya--berakibat buruk. Bukan hanya produktivitas yang menurun, urusan rumah tangga pun bisa terbengkalai. Ia menyarankan, sebaiknya karyawan tidak mencampuradukkan pekerjaan kantor dengan urusan pribadi. 

Pria 24 tahun itu pernah diberi sanksi pemotongan gaji karena telat menyelesaikan pekerjaan. Gara-garanya, Arya gagal menyelesaikan perbedaan dengan sang istri. "Ini menguras waktu dan pikiran saya," katanya. 

Sebenarnya membawa urusan pribadi ke kantor merupakan hal yang biasa bagi karyawan, dan itu tak perlu dinilai sebagai sesuatu yang mengganggu. Bahkan, saat ini, kata Iskandar, ada beberapa perusahaan yang tak memandang urusan rumah tangga karyawan sebagai urusan yang terpisahkan dari kepentingan perusahaan. 

Di Jakarta, misalnya, ada perusahaan bidang otomotif yang setiap tahun, pada Hari Kartini 21 April, menggelar program khusus untuk karyawati dan istri karyawan. Tujuannya agar setiap keluarga karyawan mampu menyelesaikan persoalan rumah tangga. "Kalau urusan rumah oke, prestasi suami atau istri tambah moncer," ujar Iskandar. AKBAR TRI KURNIAWAN
  
Sumber: http://www.korantempo.com/korantempo/koran/2010/05/02/karir/index.html

Bad Journalism

Proceso Digital is a fairly new Honduran digital newspaper, formed by two professional journalists, Marlen Perdomo de Zelaya and Orfa Sofia Mejia Maradiaga.

Perdomo has a professional degree from UNAH in journalism, and teaches journalism at UNAH. She is also a member of the advisory council of UNAH. Mejia Maradiaga is an investigative reporter, also with a professional degree in journalism from UNAH. She has worked for a number of radio stations and newspapers in Honduras, including Radio Cadena de Noticias and La Prensa. She has also worked for EFE and Reuters, and the digital magazine Revistazo.

In a recent interview in El Heraldo Mejia Maradiaga described journalism as playing a role in the development of society and the strengthening of democracy:
"Objectivity, they say in the classrooms of the university, is the goal (ideal). It is not easy, but it is possible. Obviously you will never please both sides. What we have to try to do is keep as much as possible to the truth, to be as responsible as possible in the treatment of information. We should not think that our truth is the truth which we should impose on our public."
Proceso Digital sometimes comes close to the above journalistic standard, but more often than not fails to distinguish between claims of fact, facts, and opinion.

Their article today about Porfirio Lobo Sosa's impending trip to Spain is a perfect example of when they fail, and is suggestive about what is wrong with Honduran journalism in general. The problems begin with the headline:
Lobo Sosa will go to Spain and make the boycott by "Twenty-First Century Socialism" fail

Already we're in trouble.

As our previous post on the Naumann Foundation showed, the phrase "twenty-first century socialism" is not a fact; it is editorializing. It has no business being in the article or headline except as part of a quotation. But it isn't taken from a quotation; it is inserted by the journalists.

Lobo Sosa will travel to Spain tomorrow, missing the EU-Latin American summit, which is attended by representatives of those countries that threatened to boycott if Lobo Sosa were present. In other words: Lobo Sosa is not there today; he is not at the EU-Latin American summit; and in fact, that means the UNASUR countries got what they demanded.

Lets look at some more of this "news article", datelined Tegucigalpa:
Twenty-First Century socialism failed in its boycott of Honduras, whose representatives will attend the Third Summit of the European Union and Latin America, with which the country has broken the diplomatic siege that some South American governments and their partners in the region still insist on making.

Fact Check: Lets see, the boycott failed because some representatives of Honduras, but not Porfirio Lobo Sosa, will attend the back room meetings, not the meetings of heads of state, at the Third European Union - Latin American summit?

Umm, no, the boycott threatened was by heads of state against Porfirio Lobo Sosa attending the meeting of heads of state. Redefining what the boycott was about is just making things up.

Not very objective journalism, but certainly within the realm of what rags like La Prensa and El Heraldo print every day as news.

Proceso Digital continues:
President Porfirio Lobo Sosa, the representative of Honduras, will travel to Spain to attend the summit, which is on the brink of failure because of the impossibility and the limited political clout of Spain to get other governments in tune to achieve the objectives of the meeting.

Fact Check: Better. Porfirio Lobo Sosa will travel to Spain to attend the EU-Central American summit, a subset of the larger EU-Latin American summit. The Central American meetings will happen the day after the Latin America-wide meeting.

Some European news sources, including the BBC, have said the purpose of the meeting is unclear since both sides are divided about how to deal with each other and Europe is distracted by a financial crisis. There are economic trade agreements being negotiated frantically that Spain would like to see signed at the summits, one with the MERCOSUR countries in South America, and a separate agreement with Central America, including Honduras.

The goal of the Madrid EU-Latin American and Caribbean Summit is to get two documents signed. One is a declaration of political alliances between the regions, including themes like technology transfer, the other is a joint action plan. A strategic alliance declaration may well fail.

Returning to Proceso Digital:
Lobo Sosa will participate in the meeting between the EU-Central America, where the main goal is the signing of the Partnership and Cooperation Agreement, with its free trade component.

Fact Check: Good. This sentence communicates both where Lobo Sosa will go, what meeting he will attend, and why he's going. Note that the UNASUR countries would never have been at this meeting, so the boycott is irrelevant.
In addition, the summit will serve to allow Lobo Sosa to keep bilateral meetings with several leaders and figures of Latin American and Spanish politics.
In addition to meeting with the Spanish authorities who bowed to the boycott of the governments of the Bolivarian Alternative for the Americas (ALBA), Lobo Sosa will meet with the head of the [Spanish] Popular Party, Mariano Rajoy.
Fact Check: The first sentence is good, emphasizing Lobo Sosa's prominence on the world stage. The second sentence, however, goes off the rails yet again. It was the UNASUR countries that threatened a boycott, not the ALBA countries. They are distinct, separate groups, even if some of their membership overlaps. You need to keep them straight if you claim to provide reliable information.

Many of the Honduran newspapers have written that it is Hugo Chavez, not the presidents of Brazil and Argentina, who is behind the boycott, continuing a pattern of demonizing international pressure on Honduras by associating it with Venezuela. So perhaps the author of the Proceso Digital article is just confused because they've been reading the "journalists" Mejia Maradiaga and Perdomo trained in the university, instead of checking the facts of this story.

Lobo Sosa will, indeed, meet with the Popular Party (PP) head, Mariano Rajoy on his trip to Spain. That is not a surprise: the PP supported the coup, as did Lobo Sosa.

Again, returning to Proceso Digital:
In vain did the government of José Luis Rodríguez Zapatero accede to the blackmail of Chavez, as the Venezuelan president finally decided to punish the Spanish and will not attend the event and sending a person without weight, Deputy Foreign Minister Francisco Cardenas Arias.
It is also likely that the Brazilian President, Lula da Silva, the other agent who announced the boycott, will not attend.
Nor will with Uruguayan President Mujica attend.

In fact, Brazilian President Lula da Silva announced yesterday that he would attend the meetings, so this speculation is factually wrong, and that fact was knowable before the article was posted on the website. Mujica will not attend because of health concerns. The stress of being President of Uruguay has badly affected his health, according to local news sources. These are not responses to Spain's actions nor do they diminish the success of the UNASUR action.
It is likely that in Madrid, if a new obstacle doesn't force Daniel Ortega of Nicaragua to not attend the meeting, that there will be concretized a meeting of the six Central American leaders.

In fact, Ortega may or may not attend since he was listed as "iffy" about the economic agreement. He did not threaten a boycott if Lobo Sosa attended, but Nicaragua has not recognized the Lobo government either.
The above was stated by the president of Guatemala, Alvaro Colom, who noted that Madrid is propitious for the desired meeting where the return of Honduras Central American Integration System (SICA) will be defined.
If the reunion of SICA happens, and the Association agreement with the European Union is also signed, Lobo Sosa's trip will have been a diplomatic triumph.

Yes, Colom noted that he's trying to get the Central American presidents together in Madrid to discuss readmitting Honduras into SICA, and that Daniel Ortega might balk at getting everyone together. Getting readmitted to SICA is important for Honduras because symbolically it means Central America has forgiven the coup. It is the precursor to being readmitted to the OAS as well. Economically, Honduras is already participating in SICA, however, so its impact there will be non-existent.

Will it be a diplomatic triumph for which Lobo Sosa can take credit? I'm sure he will, if it happens. Not impossible that it will happen. But it will be Colom's "diplomatic triumph" if so, and a "triumph" of questionable value.
But Lobo Sosa also expects the offensive of the international left, which previously was in charge of the radical groups, unions and NGOs who fought several months for the Spanish government to withdraw the invitation to the Honduran president.
The groups said they had meetings and marches to censure the presence of Lobo Sosa.
The international groups will be supported by Hondurans, followers of the "melista" movement, that supported the ex-leader and employee of Hugo Chávez, Manuel Zelaya, when he was removed from power on June 28, 2009.
Several figures of the Honduran left went to Spain to make complaints and participate in the so-called People's Summit, which brings together all opposition to government figures.

Fact Check: Got a source for that? No one else is saying there will be protests against Lobo Sosa by anyone other than heads of state (remember the boycott?), so I'd really like to know where you got that information, or did you make that up?

And what about the characterization of former President Zelaya as an "employee of Chavez", which we presume is meant to smear supporters of Zelaya in his role as President of Honduras, by blurring the lines between a recent proposal to appoint Zelaya to a ceremonial position with Petrocaribe, and his role during his truncated term of office in Honduras. This is not a fact, it is a sneer.

This has been a fairly long exercise but if you stuck with me you have a fair idea of what passes for professional journalism in Honduras, written, we have to assume, since they are the only names on the website, by Marlen Perdomo de Zelaya or Orfa Sofia Mejia Maradiaga, or both. Certainly it falls far short of what Ms. Mejia cited above as the goal of good journalism. You can, and should do better, Proceso Digital.

Peran Marketing Politik dalam Pilkada Sleman

MESKIPUN Pemilu sudah usai, namun diskusi tentang marketing politik masih menarik untuk dikaji. Mengapa? Selain domain marketing politik relatif baru, hal lain juga karena Pemilihan Kepala Daerah akan segera berlangsung di daerah-daerah untuk memilih Gubernur, Bupati dan Walikota. Di Yogyakarta sendiri akan berlangsung pemilihan Bupati di Kabupaten Sleman. Calon incumbent ada Sri Purnomo - Yuni Satia Rahayu yang diusung oleh PAN, PDIP, dan Gerindra. Kemudian ada Hafidh Asrom - Sri Muslimatun yang diusung oleh Demokrat, PKS, PPP, dan PKPB. Zaelani - Heru Irianto Dirjaya yang diusung oleh Golkar, PDP, PKNU, dan Hanura. Sukamto - Suhardono diusung PKB dan koalisi pelangi. Dan terakhir tiga pasangan dari calon independen, diantaranya: Bugiakso - Kabul Mudji Basuki, Mimbar Wihyono - Wening, Achmad Yulianto - Nuki W.

Dalam tulisan singkat ini saya ingin mengulas peran marketing politik dalam Pilkada. Sederhananya marketing politik adalah penerapan ilmu marketing dalam politik. Setidaknya pendapat saya ini didukung oleh pakar manajemen sekaligus Dekan FE UI, Dr. Firmanzah dalam bukunya "Marketing Politik ; Antara Pemahaman dan Realitas." Definisi lain Marketing politik dalam kamus Wikipedia adalah variasi dari kebijakan komunikasi pemasaran untuk mempromosikan seorang atau proyek politik dengan menggunakan model teknik pemasaran komersial sebagai mewakili seperangkat metode yang dapat digunakan oleh organisasi-organisasi politik untuk pencapaian tujuan dalam hal program politik atau dalam mempengaruhi perilaku para pemilih dengan melakukan propaganda.

Sejatinya marketing dan politik adalah dua disiplin ilmu yang bertolak-belakang. Rasionalitas marketing mengacu pada persaingan dengan tujuan memenangkannya secara efektif. Pada titik ini marketing menjadi media untuk meraih keuntungan semaksimal mungkin. Sebaliknya rasionalitas politik bergerak pada tataran poses menciptakan tatanan masyarakat yang ideal melalui sistematisasi perebutan kekuasaan. Kini, diakui atau tidak "perkawinan" diantara keduanya telah melahirkan suatu disiplin ilmu baru yang kontroversial bernama "marketing-politik".

Semenjak kelahirannya marketing-politik telah menghembuskan pro dan kontra. Kelompok pro menganggap aplikasi marketing dalam konteks politik bergerak pada tataran kontekstual, bahwa person pun termasuk kategori produk yang membutuhkan marketing untuk "menjualnya". Selain itu, berdasarkan catatan Wring (1996) aktivitas marketing-politik telah digunakan sejak Pemilu di Inggris pada tahun 1929. Ketika itu, Partai Konservatif menggunakan agen biro iklan (Holford-Bottomley Advertising Service) dalam membantu mendesain dan mendistribusikan poster. Sedangkan yang kontra menganggap definisi tersendiri yang tidak bisa dikawinkan dengan ilmu pemasaran.

Anjuran penggunaan metode marketing dalam dunia politik dilakukan oleh Kotler dan Levy (1969), serta Levy dan Kotler (1979). Melihat bahwa marketing sebagai media interaksi antara dua ata lebih struktur sosial (Bagozzi; 1975). Kemudian penelitian dan artikel yang memuat peranan marketing politik dalam bagaimana sebuah partai memenangkan perolehan suara mulai banyak dilakukan. Meskipun disiplin marketing dalam politik telah dilakukan sebelum kaum intelektual dan akademisi mempelajarinya.

Strategi Marketing Politik

Terlepas dari perdebatan apakah ada atau tidak istilah marketing dalam politik, saya termasuk orang yang mendukung metode marketing dalam politik seperti dikemukan Philip Kotler dan Levy sebagai pakar marketing dunia. Jika dicermati secara mendalam, strategi pemenangan dalam Pilkada, hampir sama dengan strategi pemasaran produk atau jasa. Membangun konstituen itu sama dengan merawat costumer untuk fanatik terhadap produk atau jasa. Membagi kategori konstituen itu sama dengan segmentasi pasar.

Sebagai bagian dari proses "politico-economicizing" telah terjadi pergeseran pola manajemen politik dari dominasi institutional (Pemerintah dan Partai Politik) ke "consumer oriented" yakni kekuatan massa (people power) melalui partisipasi sosial. Masyarakat sebagai konsumen politik akan membeli produk politik yang dianggap menguntungkan. Memilih kandidat sama dengan membeli barang. Oleh karenanya, promosi, sosialisasi dan kandidat yang akan dipilih sama dengan barang yang akan dipakai. Di sini kualitas kandidat menjadi faktor utama, dan pentingnya ketokohan dan panutan. Ketokohan yang dapat membaca maunya pemilih (mind reading), berempati dengan menunjukkan simpati kepada pemilih potensial dan pendukung emosional berpotensi memenangkan kontestasi ini.

Ketokohan juga diwujudkan pada pola pikir kewajaran dengan memperlakukan massa pendukung dan penentang kita secara proporsional serta berkemampuan membangun dialog interaktif dengan cara lebih banyak mendengar apa maunya konstituen kita. Apabila mampu membangun suasana dialogis yang berkesinambungan, maka kandidat akan mampu menangkap peluang "pasar pemilih potensial" yang di hari "H" akan menjadi pemilih efektif. Adalah wajar jika kandidat menggunakan berbagai cara untuk membuka akses pada sumber daya politik berupa pusat informasi (information desk) bagi yang mempromosikan kandidat yang dijalankan oleh tim sukses.

Terbentuknya berbagai "center, club, front aksi," yang dibangun dan disponsori oleh kandidat merupakan upaya-upaya mencari cara dan format yang tepat sehingga melalui Research and Development diharapkan dapat menghasilkan data akurat tentang pemetaan politik diri dan lawan. Dalam konteks seperti ini faktor partai pendukung menjadi "essential but not enough" yakni penting tetapi tidak cukup menjamin, karena ketokohan kandidat akan menentukan karena yang dijual bukan partai tetapi kandidat. Memang Pilkada berindikasi mengiring proses rekrutmen pimpinan politik ke kedaulatan rakyat secara langsung (direct democracy) bukan melalui perpanjangan partai yang dalam kamus politik dikenal "kedaulatan partai."

Visi dan Misi Bukan Sekadar Omdo

Mengedepankan visi dan misi yang marketable, merupakan koridor tuntutan yang akan dicapai dalam upaya menarik hati pemilih sebagai customer. Untuk itu diperlukan memfokuskan pengalokasian potensi sumber suara pendukung politik dengan strategi membangun image kandidat. Berbagai potensi kandidat dipasarkan dengan menggunakan "merek" yang mudah dikenal (marketable branding) yang melekat (inheren) pada diri kandidat. Keunggulan kandidat menjadi produk yang mudah dijual (saleable candidate) melalui sarana promosi, memanfaatkan berbagai sarana (political market places). Sebagian kandidat ada yang melakukukan riset pasar untuk mencari kantong-kantong pendukung tradisional (basis massa) loyal dan pendukung potensial (basis massa rasional).

Visi dan misi yang ditawarkan bukan hanya sekedar OMDO (omongan doang) alias basa-basi politik. Ini penting karena banyak kandidat baik dalam pemilihan Presiden sampai pemilihan kepala daerah, sebelum menjabat mewakili rakyat mengemukakan banyak janji dalam visi dan misinya, namun setelah menjabat dia lupakan semua janji-janjinya kepada rakyat bahkan melakukan abuse of power (korupsi). Kita semua berharap ini tidak terjadi kepada Bupati Sleman yang kelak terpilih dalam pilkada mendatang.

Potensi kabupaten Sleman harus benar-benar digali oleh kandidat dengan menawarkan kepada masyarakat Sleman perubahan dan perbaikan untuk meningkatkan derajat masyarakat Sleman tentunya. Perbaikan kondisi pendidikan dengan sekolah gratis juga harus menjadi bahan jualan kandidat serta yang paling penting sampai akhir kepengurusan terbebas dari masalah korupsi. Potensi-potensi lain seperti menjadikan Sleman sebagai daerah pariwasata harus menjadi point penting kandidat ke depan. Birokrasi yang masih semerawut juga harus diperbaiki, mulai dari jajaran pemerintahan sampai aparat penegak hukum di Sleman.

Jika melihat dari calon-calon yang ada, mereka semua memiliki track record yang baik. Ada yang selama ini mengabdikan ke masyarakat lewat Rumah Sakit dan sekolah yang mereka bangun. Ada juga yang selama ini bergelut dengan masyarakat melalui LSM. Ada juga yang membantu stimulus perekonomian melalui pendanaan masyarakat melalui Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yang mereka bangun serta kegiatan-kegiatan sosial. Sebagai penutup tulisan ini, kami masyarakat Sleman berharap betul-betul ada perbaikan dalam semua hal ke depan oleh Bupati yang terpilih dan pastinya tidak mengambil uang rakyat dengan cara korupsi. Wallahua'lam

Gus Dur dan Ekonomi Islam

TANGGAL 30 Desember 2009, KH. Abdurrahman Wahid atau kyai yang akrab disapa dengan Gus Dur ini tutup usia. Mantan Presiden RI ke- 4 dan Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama ini meninggal karena sakit komplikasi diabetes, ginjal, dan stroke. Kyai yang lahir di Denayar, Jombang, Jawa Timur pada 4 Agustus 1940 ini dikenal sebagai kyai yang berhaluan Islam Liberal. Padahal jika melacak keterlibatannya terhadap pemikiran Islam, Gus Dur pernah mengikuti jalan pikiran Ikhwanul Muslimin, sebuah kelompok gerakan Islam terbesar di Mesir. Namun, ketika Gus Dur tertarik mendalami nasionalisme dan sosialisme Arab di Mesir dan Irak, ketika masih menjadi mahasiswa di Al-Azhar Kairo dan Universitas Baghdad Irak, pemikiran keislaman Gus Dur berubah 360 derajat.

Termasuk pemikiran Gus Dur tentang ekonomi Islam. Tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada beliau, perlu kiranya saya ulas pandangan Gusdur tentang ekonomi Islam yang ia tulis dalam bukunya, ”Islamku, Islam Kita, Islam anda; Agama Masyarakat Negara Demokrasi.” Buku terbitan The Wahid Institute setebal 412 halaman ini, dalam bab keempat, Gus Dur mengulas pemikirannya tentang Islam dan Ekonomi Kerakyatan, termasuk didalamnya pandangan Gus Dur tentang ekonomi Islam yang sedang populer pada saat ini. Secara khusus Gus Dur membahasnya dalam dua judul tulisan dalam sub bab tersebut. ’Syariatisasi dan Bank Syariah’ pada halaman 191 dan ’Ekonomi Rakyat ataukah Ekonomi Islam’ pada halaman 196.

Berikut kutipan saya tentang tulisannya dengan judul ”Syariatisasi dan Bank Syariah”: ”Hal lain yang sangat disayangkan, bahwa bank pemerintah telah mendirikan bank syari’ah, sesuatu hal yang masih dapat diperdebatkan. Bukankah bank seperti itu menyatakan tidak memungut bunga bank (interest) tetapi menaikkan ongkos-ongkos (bank cost) diatas kebiasaan? Bukankah dengan demikian, terjadi pembengkakan ongkos yang tidak termonitor, sesuatu yang berlawanan dengan prinsip-prinsip cara kerja sebuah bank yang sehat. Lalu, bagaimanakah halnya dengan transparansi yang dituntut dari cara kerja sebuah bank agar biaya usaha dapat ditekan serendah mungkin.”  

Karenanya, banyak bank-bank swasta dengan para pemilik saham non-muslim, turut terkena ”demam syari’atisasi” tersebut. Hal itu disebabkan oleh kurangnya pengetahuan mereka tentang hukum Islam tersebut. Begitu juga, sangat kurang diketahui bahwa Islam dapat dilihat secara institusional (kelembagaan) disatu pihak, dan sebagai budaya dipihak lain. Kalau kita mementingkan budaya, maka lembaga yang mewakili Islam tidak harus dipertahankan mati-matian, seperti partai Islam, pesantren, dan tentu saja bank syariah. Selama budaya Islam masih hidup terus, selama itu pula benih-benih berlangsungnya cara hidup Islam tetap terjaga. Karena itu, kita tidak perlu berlomba-lomba mengadakan syari’atisasi, bahkan itu dilarang UUD 1945 jika dilakukan oleh pihak pemerintah dan lembaga-lembaga negara. Mudah dikatakan, namun sulit dilaksanakan bukan? 

Dua paragraf diatas adalah sepotong tulisan Gus Dur menanggapi bank syariah. Saya ingin menanggapi secara sederhana saja tulisan Gus Dur karena latar belakang saya berkecimpung dalam praktisi bank syariah. Gus Dur mempersoalkan mengapa cost di bank syariah lebih mahal? Diskusi ini pun marak dimilist Masyarakat Ekonomi Syariah (MES). Sebenarnya, apa penyebab dari itu? Bank secara umum (konvensional ataupun syariah) biasanya menetapkan besarnya lending rate berdasarkan perkiraan beberapa komponen biaya antara lain: biaya dana (atau bagi hasil) untuk pemilik dana (penabung), biaya operasional untuk kantor, tenaga kerja, dan peralatan, cadangan risiko tidak kembalinya pembiayaan. Nah, komponen tersebut yang menetukan pricing (expected price rated) suatu bank (tidak hanya bank syariah).

Mengapa cost dibank syariah menjadi mahal tidak bisa kita justifikasi begitu saja. Banyak faktor, diantaranya: Pertama, bank konvensional menetapkan administrasi yang tinggi dalam simpanan sedangkan bank syariah tidak melakukan itu. Sehingga, biaya-biaya tenaga kerja, operasional kantor, tenaga kerja dan peralatan bisa ditutup dari biaya tersebut. Bahkan ada indikasi bank-bank umum besar konvensional tidak mau melempar dana ke masyarakat karena mereka sudah cukup mendapatkan keuntungan dari biaya administrasi. Ini juga problem dibank konvensional, sehingga fungsi bank sebagai penyalur dana bagi debitur tidak berfungsi. Kedua, biasanya bank syariah yang cost-nya mahal karena bank tersebut baru, maka biaya dana umumnya relatif mahal, begitu pula dengan biaya operasional karena volume bisnis masih rendah, dan risiko yang dihadapi juga relatif besar.
 

Mengenai pendapat Gus Dur tentang kelembagaan (institusional) yang tidak perlu dibangun sah-sah saja. Namun kultur tanpa kelembagaan tentunya akan sulit, terlebih dalam membangun lembaga keuangan syariah. Dalam Simposium Sistem Ekonomi Islam ke-4 yang berlangsung pada tanggal 8-9 Oktober 2009 lalu, bertemakan memperkuat kelembagaan ekonomi Islam karena para akademisi dan pelaku ekonomi syariah merasa kelembagaan ekonomi syariah belum begitu kuat. Jadi, keduanya saya kira harus dibangun baik kultur (budaya) ataupun kelembagaan dalam pengembangan ekonomi syariah. Penguatan lembaga, bukan berarti upaya ’syari’atisasi’ seperti yang diungkap Gus Dur, tapi dalam upaya pelaksanaa Good Corporate Governance (GCG) dalam lembaga keuangan syariah. 

Masih menurut Gus Dur bahwa teori ekonomi Islam gagal untuk dikembangkan baik dalam teori maupun praktek karena kebijakan-kebijakan yang ada hanya upaya pelestarian kekuasaan secara politis. Pengembangan teori ekonomi Islam akan hancur jika ia dikait-kaitkan dengan kekuasaan. Gagasan ekonomi Islam menurutnya tidak pernah didasarkan atas peninjauan mendalam dari kebijakan, langkah-langkah dan keputusan pemerintah dimasa lampau. Bagaimana akan dibuat acuan mengenai sebuah sistem ekonomi Islam, kalau fakta-fakta ekonomi dan finansial semenjak kita merdeka tidak pernah ditinjau ulang. Perkembangan gagasan ekonomi Islam jelas menunjukkan kemandulan, karena cenderung untuk mempermasalahkan aspek-aspek normatif, seperti bunga bank dan asuransi ketimbang mencari cara-cara (aplikasi) yang dilakukan nilai tersebut. (Abdurrahman Wahid, 2006) .

Dalam hal ini saya sepakat dengan Gus Dur, bahwa para pemikir dan praktisi ekonomi Islam sibuk mempermasalahkan aspek-aspek normatif ketimbang mencari inovasi dalam pengembangan ekonomi syariah itu sendiri. Mengenai kebijakan ekonomi syariah sebagai pelanggeng kekuasaan ini juga benar adanya. Lihat saja sewaktu Boediono menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia dan SBY sebagai Presiden periode 2004-2009, Undang-Undang Perbankan Syariah serta peraturan-peraturan Bank Indonesia yang mendukung ekonomi syariah atau lebih tepatnya perbankan syariah hanya alat pelanggeng kekuasaan semata. Terlebih hanya untuk merebut simpati masyarakat muslim khususnya. Saya kira kritik-kritik Gus Dur yang sebagian besar kurang produktif namun disisi lain kita juga harus melihat kejelihan Gus Dur dengan masukan beliau yang luar biasa terkait ekonomi syariah. Terakhir, pantaskan Gus Dur menjadi Pahlawan Nasional? Semua saya serahkan kepada anda. Bukan wewenang saya menilai Kyai yang sebagian besar pengikutnya kaum Nahdiyin. Wallahua’lam

Minggu, 16 Mei 2010

Wajah Media dalam Pemberitaan Lapindo

TAK ada yang menyangkal bahwa media memiliki peran penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pers berfungsi memenuhi hak tahu masyarakat. Bahkan media menyandang pilar keempat dalam kehidupan berdemokrasi. Konsep Trias Politika membagi kekuasaan menjadi tiga kekuatan, yakni legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Ketika semua lembaga tersebut mandul, maka pers berperan kuat membongkar kemandekan itu. Lihat saja ketika kasus Bibit dan Chandra yang dikriminalisasi oleh Kepolisian dan Jaksa. Peran pers sangat kuat pada saat itu, sampai-sampai menggerakan people power untuk turun ke jalan dan pada hasilnya kedua Pimpinan KPK tersebut dibebaskan.

Namun euforia membanggakan media cukup sampai disitu dahulu, karena ternyata banyak juga ’borok’nya. Selain sebagai pendulang pundi-pundi keuangan, media menjadi alat yang ampuh untuk menyetir opini masyarakat. Apa maksudnya menyetir opini? Ya, dengan berita yang disampaikan oleh media, mereka bisa leluasa memberitakan dengan sudut pandang apapun yang diinginkan awak redaksi media tersebut. Terlebih redaksi pasti sangat tergantung dengan pemilik media tersebut. Dalam tulisan singkat ini, Saya ingin mengkhususkan membedah berita-berita yang diangkat oleh dua media yang cukup besar memiliki pengaruh dalam pemberitaan nasioanl. Yakni, media online Vivanews salah satu lini media milik Aburizal Bakrie dan satu lagi koran nasional KOMPAS dalam kasus pemberitaan Lumpur Lapindo.

Mari kita membuka sejarah kembali tentang bencana lumpur yang terjadi di Porong (Sidoarjo). Bencana ini menyebabkan kerugian kurang lebih Rp 33,27 triliun (Tempo). Bencana tersebut disebabkan drilling (pengeboran) yang dilakukan atas rencana bisnis besar Lapindo Brantas Inc, anak perusahaan milik Aburizal Bakrie. Akhir tahun 2007 lalu Aburizal Bakrie dinobatkan sebagai orang terkaya di negeri ini (versi Forbes= US$ 5,4 miliar). Parahnya, sewaktu Aburizal Bakrie menjabat sebagai Menteri Koordinator dan Kesejahteraan Rakyat KIB jilid I, Pemerintah mendeklarasikan sebagai bencana nasional.

Bakrie group memang pada akhirnya bertanggung jawab atas luapan lumpur yang menggenang beberapa desa di Sidoarjo, dengan mengadakan sayembara penyumbatan, beberapa perbaikan infrastruktur, termasuk upaya ganti rugi bagi warga yang terkena dampak. Dana yang dikeluarkan Bakrie hampir 6 trilyun. Namun, upaya tersebut tidak sepenuhnya menjawab persoalan yang terjadi akibat Lumpur tersebut. Masih banyak korban yang terlantar dan lumpur yang makin menjadi-jadi, bahkan hampir ke ruas jalan utama.

Angle Pemberitaan Dua Media Besar

Menjelang empat tahun Tragedi Lumpur Lapindo tahun ini, tiba-tiba media-media nasional banyak yang bermuka dua dalam hal pemberitaan yang menyangkut kasus semburan lumpur. Lumpur Lapindo = Lumpur Sidoarjo (LUSI), entah tepatnya kapan muncul istilah LUSI itu yang jelas pengalihan nama ini akan menimbulkan persepsi yang berbeda. Bahwa lumpur yang saat ini menggenang 11 Desa dan sekitarnya, merupakan lumpurnya orang-orang Sidoarjo, bukan lumpurnya Lapindo. Mari kita simak dua media besar dalam membuat angle pemberitaan tentang Lumpur Lapindo pada akhir-akhir ini.

Vivanews (portal milik grup Bakrie) misalnya dalam sebuah berita dengan judul ”Kata PKS Soal Lumpur Sidoarjo” (30 Maret 2010) menulis tragedi Lumpur Lapindo dengan menyebut Lumpur Sidoarjo. Dalam sebuah kesempatan di twitter, saya mencoba mengkonfirmasi pimpinan redaksi Vivanews terkait berita tersebut. Saya menanyakan mengapa Vivanews menulis Lumpur Sidoarjo, bukan Lumpur Lapindo? Dalam dirrect massage (DM) yang saya terima, dari pimpinan media tersebut menjawab seperti ini: Tidak ada apa-apa. Menurut hukum Lapindo tidak terbukti bersalah, keluarga Bakrie tetap bayar, sudah lebih Rp. 6 Triliun. Saya appreciate sikap ini. Dilanjutkan DM kedua: Saya sudah baca artikel-artikel ilmiah dari geolog dunia ttg ini. Variatif isinya. Tapi mereka semua sepakat memang ada mud volcano.

Berbeda dengan harian KOMPAS (30 April 2010), mereka menurunkan berita mengenai kondisi Porong, Sidoarjo terkait lumpur Lapindo. Sekilas tidak ada yang aneh dalam berita di harian KOMPAS terkait lumpur Lapindo hari ini (30/4). Namun bila kita amati secara agak detail ada yang beda dari tulisan KOMPAS terkait dengan kasus Lapindo hari ini dengan yang lalu-lalu. Dimana letak perbedaannya? Biasanya bila menuliskan berita mengenai lumpur di Sidoarjo, harian KOMPAS selalu menuliskannya secara lengkap ; LUMPUR LAPINDO. Namun hari ini KOMPAS ternyata menghilangkan kata LAPINDO. Yang tertera di judul atas menjadi ”LUMPUR; Percepat Relokasi Jalan Porong.”

Media dibawah Kuasa Pemodal

Salah satu tugas jurnalisme yang paling pokok dan penting adalah mencerdaskan publik dan melancarkan kritik alias mengontrol kekuasaan. Ini melekat pada media dan juga jurnalis. Untuk mencerdaskan publik, jurnalis dituntut meramu dan menyuguhkan suatu yang kompleks dan rumit menjadi bahasa sederhana yang bisa dipahami masyarakat luas. Ia harus menulis untuk semua orang. Di sini, jurnalis wajib mengawamkan bahasa-bahasa teknis, tapi tak boleh kehilangan substansi -- apalagi terdistorsi. Namun ini tidak dilakukan oleh media sekelas KOMPAS dan Vivanews. Barangkali Vivanews bisa dianggap lumrah karena notabene milik Aburizal Bakrie yang terlibat dalam kasus Lumpur Lapindo, yang disayangkan adalah media harian KOMPAS.

Meskipun sikap independent dan objektif menjadi kiblat setiap jurnalis, pada kenyataannya kita seringkali mendapatkan suguhan berita yang beraneka warna dari sebuah peristiwa yang sama. Berangkat dari sebuah peristiwa yang sama, media tertentu mewartakannya dengan cara menonjolkan sisi atau aspek tertentu, sedangkan media lainnya meminimalisir, memelintir, bahkan menutup sisi (aspek) tersebut, dan sebagainya. Ini semua menunjukkan bahwa dibalik jubah kebesaran independensi dan objektivitas, seorang jurnalis menyimpan paradoks, tragedi, dan bahkan ironi.

Dengan membandingkan beberapa pemberitaan di media, sangat mungkin kita akan menemukan kesimpulan yang setara, bahwa media apa pun tidak bisa lepas dari bias-bias, baik yang berkaitan dengan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, agama, serta pemodal. Tidak satu pun media yang memiliki sikap independensi dan objektivitas yang absolut. Tanpa adanya kesadaran seperti ini, mungkin saja kita menjadi bingung, merasa terombang-ambing dan dipermainkan oleh penyajian media. Disaat seperti ini, yang perlu kita lakukan adalah kemampuan menganalisa teks pemberitaan media dengan sebaik-baiknya. Bukan menggunakan kacamata kuda, sebagai analisa. Wallahua’lam

Tamasya Sejarah Bersama Hatta

JIKA masih hidup, dan diminta melukiskan situasi sekarang, Mohammad Hatta hanya akan perlu mencetak ulang tulisannya 40 tahun lalu: "Di mana-mana orang merasa tidak puas. Pembangunan tak berjalan sebagaimana semestinya. Kemakmuran rakyat masih jauh dari cita-cita, sedangkan nilai uang makin merosot. "Perkembangan demokrasi pun telantar karena percekcokan politik senantiasa. Pelaksanaan otonomi daerah terlalu lamban sehingga memicu pergolakan daerah. Tentara merasa tak puas dengan jalannya pemerintahan di tangan partai-partai." Hampir tidak ada yang perlu diubah-kalimat demi kalimat, kata demi kata. Krisis politik, ekonomi, dan konstitusi.

Krisis serupa yang ditulis Hatta itu kini menghantui Indonesia lagi, setengah abad setelah Megawati Sukarnoputri menyimpan boneka mainannya, Amien Rais tak lagi bermain gundu, dan Jenderal Endriartono Sutarto menukar ketapel karetnya dengan senapan M-16. Tidak ada yang baru di kolong langit, kata orang. Sejarah adalah repetisi pengalaman-pengalaman. Tapi, jika Indonesia terperosok ke lubang hitam yang sama secara telak, mungkin karena bangsa ini tidak benar-benar belajar dari sejarah yang benar. "Belajarlah dari sejarah". Sukarno mengatakan hal itu. Soeharto bicara yang sama. Masalahnya adalah sejarah yang mana. Sejarah, apa boleh buat, telah lama menjadi ladang perebutan ideologi dan kepentingan. Dan Hatta adalah seorang pecundang, yang kalah, dalam perebutan itu.

Pada 1960-an, tulisan Hatta berjudul Demokrasi Kita itu dinyatakan sebagai bacaan terlarang. Buya Hamka, pemimpin majalah Pandji Masjarakat yang memuat tulisannya, dipenjarakan. Sementara itu, pemerintah Orde Baru menyusutkan citranya sekadar sebagai "Bapak Koperasi"-citra sempit yang mengerdilkan keluasan pikirannya. Dan kini, di tengah perayaan 100 tahun kelahirannya, sebagian besar pikiran Hatta masih tercampak dalam buku-buku penghuni sudut sempit perpustakaan berdebu. Tapi, makin dilupakan, pikiran Hatta makin jernih dan nyaring kedengarannya. Lihatlah bagaimana Demokrasi Kita tetap relevan setelah sekian lama. Di situ Hatta menawarkan keseimbangan menghadapi situasi resah di awal kemerdekaan.

Seperti sekarang, Indonesia setengah abad lalu menawarkan optimisme yang diwarnai euforia politik dan kebebasan. Namun, Proklamasi 1945, mirip dengan reformasi 1998, ternyata juga menjadi pembuka "kotak Pandora" seperti dikisahkan dalam mitos Yunani Kuno. Kolonialisme Belanda, idem-ditto otoritarianisme Soeharto, menyimpan terlalu lama dalam kotak segala macam penyakit sosial-ekonomi. Dan ketika dibuka, bertebaranlah aneka ragam problem yang selama ini terpendam. Dalam risalah itu dia mengkritik para politisi yang tersesat. Hatta tidak antipartai. Bagi dia, partai adalah wujud kedaulatan rakyat. Tapi, dia mengecam para politisi yang menjadikan "partai sebagai tujuan dan negara sebagai alatnya". Demokrasi dapat berjalan baik, menurut Hatta, jika ada rasa tanggung jawab dan toleransi di kalangan pemimpin politik. Sebaliknya, kata dia, "Perkembangan politik yang berakhir dengan kekacauan, Demokrasi yang berakhir dengan anarki, membuka jalan untuk lawannya: diktator." Hatta benar adanya. Pada 1959, antara lain atas desakan militer, Sukarno mengeluarkan dekrit presiden yang membubarkan parlemen. Sukarno juga mengembalikan UUD 1945-yang kala itu tak hanya sedianya diamandemen tapi bahkan diganti-ke tempatnya semula. Tahun itu menandai dimulainya era kediktatoran yang kemudian dilestarikan Jenderal Soeharto hingga 40 tahun kemudian. Tapi Hatta mengecam semangat ultrademokratis sama kerasnya dengan dia mengkritik kediktatoran. "Diktator yang bergantung pada kewibawaan orang-seorang tidak lama umurnya" dan "akan roboh dengan sendirinya seperti rumah dari kartu".

Beberapa tahun sebelum jatuhnya Bung Karno, Hatta telah meramalkan: "sistem yang dilahirkan Sukarno itu tidak lebih panjang umurnya dari Sukarno sendiri". Dan andai saja Soeharto, yang menggantikan Sukarno setelah 1965, juga menyimak Hatta dengan lebih baik. Hatta bukan ahli nujum. Ramalannya yang tajam bersumber dari kajian luasnya terhadap sejarah dunia. Demokrasi Kita hanya satu dari tulisan Hatta yang mengingatkan pembacanya tentang keniscayaan "hukum besi daripada sejarah dunia". Sementara Demokrasi Kita merupakan reaksi atas munculnya kediktatoran Sukarno, pandangan lebih komprehensif tentang kenegaraan muncul dalam tulisan lain tiga tahun sebelumnya. Sama ringkasnya namun tidak kalah efektif memadatkan pengalaman seorang patriot yang mengabdikan hampir seluruh hidupnya untuk Indonesia.

Risalah berjudul Lampau dan Datang itu disampaikan dalam pidato penerimaan gelar doktor kehormatan dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, hanya tiga hari sebelum dia mundur dari jabatan wakil presiden yang kemudian menandai akhir cerita Dwi-Tunggal. Ketika mengantarkan edisi Inggris pidato itu, sejarawan asal Amerika George Kahin menyebutnya sebagai "salah satu pernyataan yang paling jelas tentang aspek-aspek terpenting dari pemikiran politik dan sosial-ekonomi Hatta". Sejarawan Taufik Abdullah menyebutnya sebagai "otobiografi intelektual", yang meringkaskan perjalanan pikiran dan pengalaman Hatta sebagai seorang patriot dan negarawan.

Membaca Lampau dan Datang adalah seperti berlayar dengan mesin waktu. Kita seolah diajak dalam tamasya sejarah, untuk menyaksikan terbentuknya Indonesia. Kita juga diminta mengintip kehidupan Hatta sendiri, pengalaman dan pengamatannya terhadap dinamika politik bangsa, serta impian-impian masa depannya tentang negeri ini. Melalui tinjauan reflektif, Hatta berkisah tentang rangsangan intelektual dan politik yang dia hadapi ketika menyaksikan bangsanya diimpit sistem eksploitasi kolonial dan pemikiran tradisional, serta membandingkannya dengan pergolakan dunia yang riuh setelah Perang Dunia I. Dia menguraikan bentuk negara yang diidam-idamkan-sebuah negeri yang tidak tergelincir "pada penekanan hak individu di satu pihak, atau penumpuan kekuasaan pada seseorang di pihak lain". Pidato itu, menurut Taufik Abdullah, "makin meneguhkan kedudukan Hatta sebagai pemimpin yang paling terkemuka dalam usaha mencari bentuk demokrasi yang paling sesuai bagi negara nasional modern yang multietnis dan multisejarah". Lampau dan Datang, di samping.

Demokrasi Kita, juga menjadi jendela yang baik bagi ratusan artikel dan puluhan buku yang pernah ditulis Hatta sepanjang hayatnya. Dia memang satu-satunya dari bapak bangsa kita yang paling banyak menulis. Jika ada jasanya yang terbesar, tak lain adalah karena itu: dia menjadi reporter yang mencatat, melaporkan, dan memberi komentar tertulis atas suksesi peristiwa-peristiwa sebelum dan sesudah kemerdekaan Indonesia. Hatta menulis pertama kali ketika berusia 18 tahun, belum lagi dia masuk universitas.

Dimuat dalam majalah Jong Sumatera, tulisan itu mengisahkan secara "otobiografis" tokoh khayali, seorang janda cantik dan kaya yang terbujuk kawin lagi. "Namaku Hindania!" tulis Hatta. "Aku dilahirkan di matahari, hidup waktu fajar lagi menyingsing, disambut oleh angin sepoi yang bertiup dari angkasa serta dinyanyikan oleh suara margasatwa yang amat merdu bunyinya." Kisah sederhana itu akan terjatuh menjadi roman picisan seandainya Hatta bercerita tentang cinta belaka. Hindania adalah personifikasi "Indonesia". Setelah ditinggal mati suaminya, Brahmana dari Hindustan, dia bertemu seorang musafir dari Barat, Wolandia, yang kemudian mengawininya. Tapi Wolandia terlalu miskin sehingga "lebih mencintai hartaku daripada diriku" dan "menyia-nyiakan anak-anaku". Dalam kepedihan, Hindania bersyukur terjadi perubahan besar di Barat. Yakni ketika Maharaja Mars yang bengis naik takhta di "negeri maghrib", yang kebengisannya menyadarkan Wolandia untuk lebih bermuka manis. Pada 1920, ketika Hatta menulis itu, pemerintah Belanda sedang gencar menerapkan kebijakan "politik etis", bersikap lebih manis kepada rakyat pribumi, setelah mereka mengalami sendiri pahitnya dijajah Jerman selama Perang Dunia I-perang dahsyat yang dipersonifikasikan Hatta sebagai Maharaja Mars.

Tulisan pendek itu melukiskan luasnya bacaan Hatta dan minatnya pada sastra. Dia mengutip sajak Heinrich Heine dalam bahasa Jerman. Dia juga menyebut Leo Tolstoi, Karl Marx, Bakunin, serta Dostojevsky. Hatta hanya salah satu dari sedikit pemuda kala itu yang memiliki kesadaran terhadap kebangsaan Indonesia-sebuah konsep yang masih samar-samar. Dan sejak itu, seperti ingin mengompensasi tubuhnya yang kecil, wajahnya yang dingin berkacamata tebal, serta gaya bicaranya yang membosankan, dia mencari kekuatan pada menulis. Pena adalah senjata dia untuk memerdekakan bangsanya. Bakat menulisnya, dan timbunan bacaannya, kian meluap ketika Hatta kuliah di Negeri Belanda.

Buku dan perpustakaan tetap menjadi pusat hidupnya. Tapi Hatta bukan cendekiawan di menara gading. Di jantung kekuasaan kolonial itu, dia ikut mengubah watak Indische Vereeniging, perhimpunan mahasiswa Hindia, yang semula lebih bersifat sosial, menjadi gerakan politik perlawanan. Hatta dan teman-teman bahkan menjadi kelompok pertama pemuda yang memperkenalkan kata "Indonesia" dalam pengertian geopolitik, yakni ketika mereka mengubah nama perhimpunan itu dari Indische menjadi Indonesisch Vereeniging. Perhimpunan Indonesia menerbitkan majalah Hindia Poetra, yang belakangan juga diberi nama lebih provokatif: Indonesia Merdeka. Hatta menulis dua artikel dalam edisi perdana majalah itu, dalam bahasa Belanda yang dipujikan. Kelak, dalam Momoir-nya yang terbit pada 1980, Hatta mengenang betapa "para profesor Leiden meragukan majalah itu ditulis seluruhnya oleh pemuda-pemuda Indonesia".

Di samping menguasai bahasa Melayu dan Belanda, Hatta sendiri fasih berbahasa Inggris, Jerman, dan Prancis, yang membuat tulisan dan pidatonya tentang gagasan kemerdekaan Indonesia memiliki gaung lebih luas secara internasional. Banyak tulisan Hatta menjadi bukti terpenting yang menggugurkan mitos di kalangan tentara bahwa militerlah yang paling berjasa memerdekakan Indonesia melalui perjuangan senjata. Mengikuti perjuangan tanpa kekerasan ala Mahatma Gandhi, ketajaman pena Hatta dan kekuatan analisisnya justru lebih digdaya daripada tembakan salvo mana pun. Akibat tulisan-tulisannya yang tajam mengkritik pemerintah kolonial, Hatta ditahan pada 1927. Dia tidak surut. Dari ruang penjara yang sempit, dia menulis pidato pembelaan yang nantinya akan dia bacakan selama tiga setengah jam di depan pengadilan. Judul pidato itu, Indonesia Vrij (Indonesia Merdeka), menjadi salah satu manifesto politik yang menumental. Di situlah, persis di ulu hati kekuasaan kolonial, dia menusukkan tikamannya.

Pulang ke Indonesia dengan membawa gelar sarjana, Hatta makin larut dalam kegiatan politik. Bersama Sutan Sjahrir dia mendirikan Pendidikan Nasional Indonesia-sebuah partai politik yang lebih menekankan aspek pendidikan politik dan pemberdayaan rakyat terjajah. Dia juga aktif menulis dalam majalah yang diterbitkan partainya: Daulat Ra'jat. Dan kembali, akibat tulisan-tulisannya di situ dia dibuang ke Boven Digul, Irian, sebuah wilayah pembuangan yang sering disebut sebagai Siberianya Hindia Belanda. Tapi, dasar Hatta, dia membawa serta 16 peti buku ke tanah pengasingan. Buku-buku itu membuatnya memiliki amunisi cukup untuk meluncurkan tulisan-tembakan salvonya-ke koran-koran di Batavia maupun Den Haag.

Dia memang tak bisa dibungkam. Hatta adalah orator besar seperti halnya Sukarno. Tapi bukan lewat pidato dengan suara bariton yang penuh wibawa, melainkan lewat tulisan-tulisannya yang tajam dan menggetarkan. Setelah kemerdekaan, Hatta lebih bertindak sebagai seorang "administratur", yang mencoba menerapkan pengalaman akademisnya yang luas ke alam nyata. Dia terlibat dalam penyusunan konstitusi dan menyumbangkan beberapa pasal penting, seperti "hak berkumpul dan berserikat" dan "penguasaan negara atas sumber daya alam", yang dua-duanya mencerminkan kepeduliannya pada kedaulatan rakyat serta kehidupan ekonomi mereka.

Memenuhi sumpahnya hanya kawin setelah Indonesia merdeka, dia melamar Rachmi Rahim pada November 1945. Hatta menghadiahi calon istrinya emas kawin yang tidak akan dipikirkan orang lain: buku Alam Pikiran Yunani yang ditulisnya sendiri. Pada awal kemerdekaan itu Hatta juga terlibat dalam pergulatan politik yang diwarnai perpecahan di kalangan pendiri negara. Terpaksa menjadi perdana menteri setelah beberapa kali kabinet jatuh-bangun, Hatta harus menghadapi soal rumit: pemberontakan Madiun, agresi Belanda, diplomasi untuk mempertahankan kedaulatan Indonesia, dan pembentukan tentara nasional. Namun, di sela-sela kesibukannya, dia masih menulis artikel ataupun buku. Topik perhatiannya sangat luas, dari politik, koperasi dan perbankan, hingga tentang Islam dan demokrasi. Dia setidaknya dua kali menulis di Foreign Affairs, sebuah jurnal prestisius internasional tentang kebijakan luar negeri.

Di situlah Hatta menyodorkan konsep politik luar negeri yang "bebas dan aktif", yang diadopsi pemerintah Indonesia hingga kini. Ketika wafat pada 1980, Hatta meninggalkan "30 ribu judul buku" dalam perpustakaan pribadi, sebagai warisannya yang termahal. Integritas dan kesederhanaan hidup menjadikannya mutiara yang langka di antara deretan pemimpin Indonesia masa kini maupun lampau. Tapi dia lebih langka lagi sebagai negarawan yang menulis. Dengan begitu luas sumbangannya, dan begitu bernas pikirannya, adakah cara lebih baik untuk memperingati 100 tahun kelahiran Hatta kecuali dengan membaca kembali buku-bukunya? Dengan mengikuti tamasya sejarahnya?

Dr. Yusuf Qardhawi; Ulama Moderat yang Rajin Menulis

DR. YUSUF QARDHAWI lahir di Desa Shafth, Turab, Provinsi Manovia, Mesir, pada 1926 ini pemikirannya telah banyak dikenal di Indonesia. Sekitar 70-an bukunya telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Sudah lebih dari 125 judul buku dia tulis untuk menjawab berbagai persoalan terkini yang dihadapi umat. Tak hanya dikenal, fatwa-fatwa Qardhawi juga mudah dicerna dan diterima berbagai lapisan umat.  

Sejak kecil, Qardhawi sudah dikenal sebagai anak yang pandai dan kritis. Pada usia 10 tahun, ia sudah hafal Alquran. Ia menyelesaikan pendidikannya di Ma'had Thantha dan Ma'had Tsanawi. Setelah itu, Qardhawi terus melanjutkan ke Universitas al-Azhar, Fakultas Ushuluddin, dan lulus tahun 1952. namun, gelar doktoralnya baru diperoleh pada tahun 1972 dengan disertasi berjudul "Zakat dan Dampaknya Dalam Penanggulangan Kemiskinan." Disertasinya telah disempurnakan dan dibukukan dengan judul Fiqh Zakat. Sebuah buku yang sangat konprehensif membahas persoalan zakat dengan nuansa modern. 

Sebab keterlambatannya meraih gelar doktor, karena dia sempat meninggalkan Mesir akibat kejamnya rezim yang berkuasa saat itu. Ia terpaksa menuju Qatar pada tahun 1961 dan di sana sempat mendirikan Fakultas Syariah di Universitas Qatar. Pada saat yang sama, ia juga mendirikan Pusat Kajian Sejarah dan Sunnah Nabi. Ia mendapat kewarganegaraan Qatar dan menjadikan Doha sebagai tempat tinggalnya. 

Dalam perjalanan hidupnya, Qardhawi pernah mengenyam "pendidikan" penjara sejak dari mudanya. Saat Mesir dipegang Raja Faruk, dia masuk bui tahun 1949, saat umurnya masih 23 tahun, karena keterlibatannya dalam pergerakan Ikhwanul Muslimin. Pada April tahun 1956, ia ditangkap lagi saat terjadi Revolusi Juni di Mesir. Bulan Oktober kembali ia mendekam di penjara militer selama dua tahun. 

Qardhawi dikenal sebagai ulama yang selalu menampilkan Islam secara santun dan moderat. Hal ini membuat berbagai pemikirannya mampu menengahi persoalan-persoalan kontroversial yang kerap menghadirkan titik-titik ekstrem dalam pemikiran Islam. Pandangannya juga tidak terpatok pada satu mazhab pemikiran tertentu.


Pandangan yang seperti itu membuat umat Islam menjadi mudah dalam menjalankan agamanya. Pada hakikatnya, Islam memang agama yang memudahkan umat dalam menjalankan perintah-perintah Allah dan Rasul-Nya. Hal inilah yang terus diterjemahkan Qradhawi melalui berbagai fatwanya yang sangat mudah dicerna. 

Tak hanya persoalan besar yang dibahas dalam buku-buku Qardhawi. Hal-hal kecil yang kerap mengundang pertanyaan pun tak pernah lepas dari pemikirannya. Persoalan seperti jabat tangan pria-wanita, menonton televisi, hukum memotret, dan sebagainya, dibahas secara lugas dalam bukunya 'Fatwa-fatwa Kontemporer'.

Sedang dalam buku 'Halal Haram dalam Islam', Qradhawi banyak memberi penjelasan tentang kedua hukum tersebut. Selain dengan makanan, persoalan halal dan haram dalam buku tersebut juga dikaitkan dengan pakaian, rumah, perdagangan, dan sebagainya. Semuanya dibahas sangat rinci dengan pandangan yang menengahi.  

Adalagi bukunya yang juga banyak dijadikan rujukan, yakni 'Hukum-hukum Zakat'. Dalam buku ini, Qardhawi memberi banyak penjelasan mengenai zakat profesi. Beberapa waktu lalu, zakat profesi sempat menjadi persoalan yang cukup dibicarakan keabsahannya. Dengan ruukan hadis yang sangat lengkap, penjelasannya soal zakat profesi ini menjadi sangat argumentatif. Persoalan zakat ini memang telah lama menjadi concern dia. Untuk mendapatkan gelar doktor pada 1972, dia menyusun disertasi berjudul 'Zakat dan Dampaknya dalam Penanggulangan Kemiskinan'. Disertasi ini kemudian disempurnakan menjadi Fikih Zakat. 

Selain dikenal moderat, ulama yang pernah aktif dalam pergerakan Ikhwanul Muslimin ini juga bersikap sangat tegas terhadap kesewenang-wenangan Barat terhadap dunia Islam. Dia ikut menyerukan untuk memboikot produk-produk AS, karena pemerintahan negara tersebut yang banyak berbuat sewenang-wenang terhadap dunia Islam. 

Eksekusi hukuman gantung terhadap Saddam Hussein juga dikecamnya. Dalam khutbah yang dikutip Gulf Times, dia mengatakan eksekusi yang berlangsung bersamaan dengan perayaan Idul Adha tersebut sangat mengerikan dan sama sekali tidak Islami. ''Saya tidak pernah menjadi pendukung Partai Baath atau pendukung Saddam. Tapi saya tidak bisa terima cara yang ditempuh untuk mengeksekusi Saddam Husein,'' tutur ayah tujuh anak itu. Dia menilai, kematian tersebut telah membuat Saddam menang dalam merebut hati dan simpati umat manusia.  

Sebagai ulama yang sangat moderat, dia juga membebaskan putra-putrinya dalam menempuh pendidikan. Salah seorang putrinya berhasil meraih doktor dalam bidang nuklir dari perguruan tinggi di Inggris. Putrinya yang lain juga meraih gelar doktor kimia dari kampus di Inggris. Ada juga anaknya yang menempuh pendidikan di AS. Ini menjadi bagian dari sikapnya yang tidak membedakan antara ilmu agama dan ilmu-ilmu umum. Dia menganggap pembedaan itu menjadi salah satu penghambat kemajuan dunia Islam.

Berikut sejumlah buku karya Qardhawi: Dalam bidang Fiqh dan Usul Fiqh. Sebagai seorang ahli fiqh, Qardhawi telah menulis sedikitnya 14 buah buku, baik Fiqh maupun Ushul Fiqh. Antara lain, Al-Halal wa al-Haram fi al-Islam (Halal dan Haram dalam Islam), Al-Ijtihad fi al-Shari'at al-Islamiah (Ijtihad dalam syariat Islam), Fiqh al-Siyam (Hukum Tentang Puasa), Fiqh al-Taharah (Hukum tentang Bersuci), Fiqh al-Ghina' wa al-Musiqa (Hukum Tentang Nyayian dan Musik). 

Dalam bidang ekonomi Islam, buku karya Qardhawi antara lain, Fiqh Zakat, Bay'u al-Murabahah li al-Amri bi al-Shira; (Sistem jual beli al-Murabah), Fawa'id al-Bunuk Hiya al-Riba al-Haram, (Manfaat Diharamkannya Bunga Bank), Dawr al- Qiyam wa al-Akhlaq fi al-Iqtisad al-Islami (Peranan nilai dan akhlak dalam ekonomi Islam), serta Dur al-Zakat fi alaj al-Musykilat al-Iqtisadiyyah (Peranan zakat dalam Mengatasi Masalah ekonomi). 

Dalam pengetahuan tentang al-Quran dan al-Sunnah. Qardhawi menulis sejumlah buku dan kajian mendalam terhadap metodologi mempelajari Alquran, cara berinterakhsi dan pemahaman terhadap Alquran maupun Sunnah. Buku-bukunya antara lain Al-Aql wa al-Ilm fi al-Quran (Akal dan Ilmu dalam al-Quran), Al-Sabru fi al-Quran (Sabar dalam al-Quran), Tafsir Surah al-Ra'd dan Kayfa Nata'amal ma'a al-Sunnah al-Nabawiyyah (Bagaimana berinteraksi dengan sunnah). 

Dalam bidang Akidah Islam ini Qardhawi menulis sekitar emnpat buku, antara lain Wujud Allah (Adanya Allah), Haqiqat al-Tawhid (Hakikat Tauhid),Iman bi Qadr (Keimanan kepada Qadar). 

Selain karya diatas, Qardhawi juga banyak menulis buku tentang Tokoh-tokoh Islam seperti Al-Ghazali, Para Wanita Beriman dan Abu Hasan Al-Nadwi. Qardhawi juga menulis buku Akhlak berdasarkan Alquran dan al-Sunnah, Kebangkitan Islam, Sastra dan Syair serta banyak lagi yang lainnya. 

Majalah Foreign Policy edisi Bulan Mei-Juni 2008 memilih seratus (100) tokoh berpengaruh dalam menyadarkan bangsanya dan kiprah mereka di tengah-tengah masyarakatnya. Pemilihan ini menjadi peristiwa penting, karena konsekwensinya adalah mengharuskan penilaian secara objektif dari sudut pandang yang beragam dari tokoh-tokoh yang ada.Yang menarik di sini adalah, bahwa yang menilai tokoh dunia secara obyektif ini bukanlah Media Massa Arab. Semoga Allah lebih banyak lagi melahirkan orang-orang seperti beliau. Wallahua’lam